KARAWANG (WARJOM)// Akang Eteh// Keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Cilamaya serta Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) harus mampu memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan daerah tersebut harus dikelola secara professional dan bertanggung jawab.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Pelaksanan Tugas Harian (Plh.) Sekretaris Daerah, Ir. H. Iman Soemantri saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD BPR BKPD Cilamaya dan PD PK bertempat di Gedung Singaperbangsa Lt. II Pemda Karawang, Rabu (21/4).
Bupati melanjutkan, dalam pengelolaannya, perusahaan daerah tersebut harus dilaksanakan dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip kehati-hatian, terpercaya, kepercayaan, pelayanan prima, dan akuntabilitas. “Apabila semua ini dapat dilaksanakan dengan baik, saya optimis potensi lembaga keuangan milik Pemerintah Kabupaten Karawang ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha skala besar,” jelasnya.
Di sisi lain, merespon keberhasilan PD BPR BKPD Cilamaya dan PD PK yang dinyatakan sehat oleh Bank Indonesia serta Kantor Akuntan Publik Independen, Bupati berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi pemicu untuk berupaya lebih giat dalam meningkatkan rentabilitas dan laba perusahaan. “Terlebih sebagai perusahaan perbankan, tidak hanya dituntut untuk lebih meningkatkan peran sebagai lembaga penghubung saja, melainkan mampu memberikan pelayanan dan penyediaan jasa perbankan modern yang diperlukan para pelaku ekonomi,” tambahnya.
Dewan Pembina BPR Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Darajatun sangat mengapresiasi terhadap kinerja BKPD Cilamaya dan PD PK selama ini, khususnya peningkatakan laba yang berhasil diperoleh perusahaan-perusahan tersebut. Namun demikian, pihaknya cukup prihatin karena kenaikan laba tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.
Untuk itu, Darajatun berharap agar kondisi ini dapat dipecahkan dan diselesaikan secara bersama, sehingga perusahaan dapat terus bersaing dengan competitor-kompetitor lain, baik lembaga perbankan pemerintah maupun swasta. “Kita sikapi dengan mencari jalan keluar yang terbaik,” pesannya.
Dewan Pembina PD BPR BKPD Cilamaya, Abdul Aziz menjelaskan, laba usaha sebelum pajak perusahaan tersebut pada tahun 2009 menunjukkan peningkatan menjadi sebesar Rp. 245.359.160, atau naik Rp. 45.304.494 dari realisasi tahun 2008 sebesar Rp. 200.054.666. Peningkatan kinerja usaha tersebut disebabkan adanya kenaikan pendapatan mejadi sebesar Rp. 1.166.984.370.
Sedangkan pada PD PK, Dedi Suganda yang merupakan salah satu Dewan Pembina PD PK menjelaskan bahwa laba usaha sebelum pajak pada tahun 2009 mencapai Rp. 314.565.111 atau naik Rp. 40.101.611 (14,61 %) dari laba usaha sebelum pajak tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 274.463.500. Peningkatan kinerja tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya pendapatan menjadi sebesar Rp. 2.543.780.681.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Pelaksanan Tugas Harian (Plh.) Sekretaris Daerah, Ir. H. Iman Soemantri saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD BPR BKPD Cilamaya dan PD PK bertempat di Gedung Singaperbangsa Lt. II Pemda Karawang, Rabu (21/4).
Bupati melanjutkan, dalam pengelolaannya, perusahaan daerah tersebut harus dilaksanakan dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip kehati-hatian, terpercaya, kepercayaan, pelayanan prima, dan akuntabilitas. “Apabila semua ini dapat dilaksanakan dengan baik, saya optimis potensi lembaga keuangan milik Pemerintah Kabupaten Karawang ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha skala besar,” jelasnya.
Di sisi lain, merespon keberhasilan PD BPR BKPD Cilamaya dan PD PK yang dinyatakan sehat oleh Bank Indonesia serta Kantor Akuntan Publik Independen, Bupati berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi pemicu untuk berupaya lebih giat dalam meningkatkan rentabilitas dan laba perusahaan. “Terlebih sebagai perusahaan perbankan, tidak hanya dituntut untuk lebih meningkatkan peran sebagai lembaga penghubung saja, melainkan mampu memberikan pelayanan dan penyediaan jasa perbankan modern yang diperlukan para pelaku ekonomi,” tambahnya.
Dewan Pembina BPR Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Darajatun sangat mengapresiasi terhadap kinerja BKPD Cilamaya dan PD PK selama ini, khususnya peningkatakan laba yang berhasil diperoleh perusahaan-perusahan tersebut. Namun demikian, pihaknya cukup prihatin karena kenaikan laba tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.
Untuk itu, Darajatun berharap agar kondisi ini dapat dipecahkan dan diselesaikan secara bersama, sehingga perusahaan dapat terus bersaing dengan competitor-kompetitor lain, baik lembaga perbankan pemerintah maupun swasta. “Kita sikapi dengan mencari jalan keluar yang terbaik,” pesannya.
Dewan Pembina PD BPR BKPD Cilamaya, Abdul Aziz menjelaskan, laba usaha sebelum pajak perusahaan tersebut pada tahun 2009 menunjukkan peningkatan menjadi sebesar Rp. 245.359.160, atau naik Rp. 45.304.494 dari realisasi tahun 2008 sebesar Rp. 200.054.666. Peningkatan kinerja usaha tersebut disebabkan adanya kenaikan pendapatan mejadi sebesar Rp. 1.166.984.370.
Sedangkan pada PD PK, Dedi Suganda yang merupakan salah satu Dewan Pembina PD PK menjelaskan bahwa laba usaha sebelum pajak pada tahun 2009 mencapai Rp. 314.565.111 atau naik Rp. 40.101.611 (14,61 %) dari laba usaha sebelum pajak tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 274.463.500. Peningkatan kinerja tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya pendapatan menjadi sebesar Rp. 2.543.780.681.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar