18 April 2010

BUPATI KARAWANG JADI NARA SUMBER REFORMASI BIROKRASI DIKLAT PIM TK II LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar kembali didaulat menjadi nara sumber di Diklat Kepemimpinan Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu (14/4). Hal ini terkait reformasi birokrasi dan best practice leadership yang berhasil diterapkan oleh Bupati Dadang S. Muchtar di Kabupaten Karawang sehingga nama Kabupaten Karawang semakin terkenal di tingkat Nasional.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Kompleks Pusdiklat Aparatur LAN, Jatinangor, Sumedang tersebut, Bupati Dadang S. Muchtar membawakan materi perkuliahan dengan tema ”Percepatan Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Era ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA)”. Beliau membawakan materi tersebut dihadapan 89 peserta diklat, yang merupakan para pejabat eselon II dan III dari berbagai kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakannya, bahwa kedatangannya selaku nara sumber dalam diklat ini bukanlah untuk menggurui atau mengajari para peserta diklat. Melainkan untuk saling tukar menukar pikiran dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan. ”Hal inilah yang mendasari mengapa saya sangat eager untuk sharing ilmu,” jelasnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, reformasi birokrasi sangat tergantung pada leadership (kepemimpinan). yakni kemampuan dan manajerial seorang pemimpin di setiap tingkatan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu adanya care (kepedulian) yang tinggi dari kepala daerah untuk melakukan pembinaan dalam merubah mindset (pola pikir) / mentalitas pegawai dari sistem birokrat menjadi pelayan masyarakat. ”Pemimpin melakukan kebijakan best practices sehingga hasilnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Bupati melanjutkan, seorang pemimpin harus memiliki integritas dan mampu berpikir secara integral, dan tidak hanya melihat dari satu sisi. Selain itu, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan benar. ”Seroang pemimpin harus berupaya untuk melakukan kebijakan yang cepat sertaberdaya hasil tinggi dan tepat,” imbuhnnya

Bupati menambahkan, good clean governance (pemerintahan yang baik) hanya dapat tercapai bila ada tiga komponen utama yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang saling bersinergis. Bila ketiga komponen tersebut saling bersinergeis maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. ”Tanpa sinergitas ketiga komponen tersebut maka kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai,” tambahnya.


Tidak ada komentar: