Karawang (warjom)//Setelah sebelumnya membahas rencana Pelabuhan Cilamaya dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia, Bupati Dadang S. Muchtar kembali diundang untuk bertemu langsung dengan Menteri Perindustrian, Mohammad S. Hidayat di Kantor Kemenperin, Kamis (29/7).
Dalam menghadapi pertemuan yang sangat penting tersebut, Bupati Dadang S. Muchtar didampingi oleh sejumlah pejabat dari dinas/iinstansi terkait, diantaranya Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, Kasubid Tata Ruang Bappeda, serta Kabag Humas Setda.
Pertemuan sendiri berlangsung secara tertutup, dimana hanya diikuti oleh Menteri Perindustrian, Bupati Dadang S. Muchtar, Sekjen Kemenperin, Agus Tjahjana Kusuma serta Kepala BPPI, Dedi Mulyadi dan membahas mengenai kelanjutan rencana pembangunan pelabuhan di Karawang. Pertemuan berlangsung cukup singkat dan hanya menghabiskan waktu sekitar 20 menit.
Hasil dari pertemuan tersebut, akan dibentuk suatu tim kecil yang melibatkan pihak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta pihak Kemenperin. Hal ini untuk mengkaji lebih jauh rencana pembangunan pelabuhan tersebut, termasuk dengan melibatkan para pihak yang juga telah melakukan studi atas Pelabuhan Cilamaya.
Kajian tersebut tidak hanya dilihat dari proses pelaksanaan pembangunan pelabuhan, melainkan aspek-aspek lain seperti manfaat untuk sektor industri. Terlebih sudah banyak pihak yang juga telah melakukan kajian terhadap pelabuhan, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan Umum.
Di sisi lain, Bupati Dadang S. Muchtar dalam suatu kesempatan sering berujar bahwa sebagai daerah industri, keberadaan pelabuhan di Karawang akan sangat bermanfaat bagi para perusahaan. Terlebih saat ini Pelabuhan Tanjung Priok telah melebihi kapasitas, padahal sebagian besar distribusi barang yang ada di Tanjung Priok berasal dari Jawa Barat.
Namun demikian, Bupati Dadang S. Muchtar sendiri terus mewanti-wanti dan mengingatkan agar keberadaan pelabuhan tidak menganggu ekosistem pertanian di Kab. Karawang, dimana salah satu solusinya adalah dengan membangun jalan tol layang sebagai akses untuk masuk ke pelabuhan. Di pelabuhan hanya terdapat dermaga, sedangkan kompleks perkantoran harus berada di daerah kawasan-kawasan industri.
Sementara itu, berdasarkan hasil feasibility study yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan konsultan asal negeri Belanda menyebutkan bahwa rencana pembangunan pelabuhan tersebut mencapai Rp. 9,7 triliun. Pelabuhan tersebut akan dibangun di area seluas 250 Ha, dan akan memiliki pelabuhan bongkar muat barang, arus mobilisasi cargo, dan tempat penanganan cargo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar