Karawang (Warjom)// Kampanye salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang yang digelar di Lapang Karang Pawitan, Kamis (15/7) berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu oleh ucapan salah satu juru kampanye pasangan tersebut yang menjelek-jelekkan pasangan lain. Ucapan yang bersifat black campaign tersebut ternyata didengar oleh pendukung pasangan lain, yang kemudian membawa puluhan massa ke Lapang Karang Pawitan.
Melihat gelagat yang tidak kondusif tersebut, petugas polisi yang mengawal pasangan yang sedang berkampanye tersebut, berinisiatif mengamankan dengan menggunakan kendaraan taktis, sedangkan aparat Dalmas yang telah bersiaga langsung terjun ke lokasi kejadian, sementara tim negosiator berupaya menengahi kedua belah pihak yang tengah berseteru.
Suasana semakin panas tatkala, kedua belah pihak menolak negosiasi, dan mulai saling melempar. Pihak pengamanan sendiri tidak tinggal diam, dengan menerjunkan tim dari Dalmas Lanjutan, Brimob, dan TNI untuk membubarkan massa menggunakan kendaraan Water Canon. Suasana berangsur kondusif tatkala tim Intel berhasil menangkap dan menahan sejumlah provokator.
Namun demikian, tidak ada korban jiwa maupun dalam kejadian tersebut. Hal ini karena kejadian tersebut hanya merupakan simulasi yang digelar oleh Polres Karawang dalam rangka Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja guna pengamanan Pemilukada Kab. Karawang Tahun 2010. Upacara Gelar Pasukan dan simulasi sendiri dipimpin secara langsung oleh Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar.
Dalam amanatnya, Bupati Dadang S. Muchtar mengingatkan kepada seluruh jajaran pengamanan pilkada untuk senantiasa bertindak persuasif, preventif dan edukatif, namun tetap tegas dan tidak ragu dalam menghadapi dinamika masyarakat saat pelaksanaan tahapan pemilukada. “Sehingga pelaksanaan tahapan pemilukada dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar,” pesannya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, sebagian besar bangsa Indonesia saat ini masih belum siap menerima kekalahan, khususnya dalam proses pemilihan kepala daerah. Hal ini menyebabkan rawannnya terjadi sengketa pilkada akibat dinamika yang terjadi di masyarakat. “Sengketa pemilukada selalu terjadi dalam proses pemilukada dimana - mana,” ujarnya.
Bupati melanjutkan bahwa sengketa pemilukada juga dilatarbelakangi oleh cost mengikuti pemilukada yang sangat besar. Sebagai contoh, suatu elemen masyarakat mengadakan kegiatan dengan mengundang berbagai calon bupati, tentunya dengan mengharapkan bantuan. “Hal ini menyebabkan cost pemilukada tinggi dan tentu akan berupaya mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan,” imbuhnya.
Bila terpilih, tentunya mereka akan berupaya melakukan pengembalian dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan bila mereka terpilih, maka akan terjadi sengketa pemilukada, karena biaya yang telah mereka keluarkan tidak sedikit. “Oleh karena itu, saya titip masyarakat untuk tidak menjadikan pemilukada sebagai ajang untuk mencari rejeki,” tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar