Karawang (Warjom)//Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar memenuhi undangan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) untuk melakukan pertemuan guna membahas rencana kelanjutan pembangunan Pelabuhan di Kabupaten Karawang yang akan dibangun di wilayah Pantai Ciparage, Senin (12/7).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenperin di Jalan Gatot Subroto, Jakarta tersebut, Bupati Dadang S. Muchtar diterima oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPPI) Kemenperin DR. Dedi Mulyadi, M.Si, Sekretaris BPPI Dra. Euis Saedah, M.Sc, dan Kepala Pusat Standarisasi Kemenperin Ir. Muhammad Nadjib, MBA.
Bupati Dadang S. Muchtar sendiri sebenarnya dijadwalkan untuk berdiskusi langsung dengan Menteri Perindustrian, MS. Hidayat. Namun karena hingga 1 jam lewat dari jadwal yang telah ditetapkan sang menteri masih belum muncul, Bupati Dadang S. Muchtar memutuskan untuk hanya menitipkan berkas-berkas terkait rencana pembangunan pelabuhan tersebut kepada Kepala BPPI. Hal ini terkait sikap Bupati yang sangat disiplin dan menghargai waktu.
Dalam dialog singkatnya bersama Kepala BPPI tersebut, Bupati Dadang S. Muchtar menilai bahwa Kabupaten Karawang merupakan daerah yang tepat untuk dijadikan pelabuhan. Hal ini karena di Kabupaten Karawang saat ini telah terdapat banyak kawasan industri, dan telah ditempati ratusan pabrik. ”Bahkan pabrik otomotif pun seluruhnya telah berada di Karawang,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, keberadaan kawasan industri dan pelabuhan di Kabupaten Karawang sangat strategis. Salah satunya adalah karena kawasan industri tidak berada dilokasi yang padat penduduk dan memiliki akses langsung masuk kawasan industri melalui tol tanpa melalui kawasan penduduk. ”Kawasan industri Karawang tidak bebenturan dengan penduduk karena berada persis di samping jalan tol,” imbuhnya.
Namun demikian, lanjut Bupati, keberadaan pelabuhan hendaknya tidak menghabisi keberadaan lahan pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat jalan layang sepanjang 30 km untuk jalan masuk ke pelabuhan, sedangkan kompleks perkantoran berada dilokasi kawasan industri, dan hanya dermaga yang terletak di pelabuhan. ”Karena bila menggunakan jalan darat akan merusak sektor pertanian,” tambahnya.
Di sisi lain Kepala BPPI Kemenperin, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa undangan pertemuan kepada Bupati Karawang terkait hasil sidang kabinet yang menyarankan agar lokasi pelabuhan alternatif Tanjung Priok ditempatkan di Karawang saja. ”Keberadaan pelabuhan tentunya akan menjadikan lebih mudah bagi industri,” ujarnya.
Dedi sendiri menyarankan keberadaan pelabuhan tersebut bila diajukan oleh pihak swasta tentunya akan lebih baik dan cepat. Tentunya disertai dengan persetujuan dan rekomendari dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. ”Hal ini berdasarkan UU Kawasan Ekonomi Khusus yang baru, yang mensyaratkan adanya regulasi dari Pemda dan Provinsi,” jelasnya.
Sekretaris BPPI Kemenperin, Euis Saedah menambahkan bahwa diperkirakan pada tahun 2015, kapasitas pelabuhan Tanjung Priok sudah akan over limit dan tidak mampu lagi memenuhi perkembangan industri. ”Untuk itu, diperlukan solusi kapan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok tersebut bisa dipindahkan sebagian, dan kapan bisa terpenuhi,” tambahnya.
Sementara itu, rencana pembangunan Pelabuhan Karawang sendiri sebelumnya telah dilaksanakan feasibility study oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan konsultan dari Negeri Belanda. Hasil feasibility study tersebut salah satunya menyebutkan bahwa biaya yang diperlukan untuk membangun pelabuhan mencapai Rp. 9.7 triliun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar